BERITA SAHAM 23/07/2018 – MENTERI PUPR SERAHKAN DIM RUU SUMBER DAYA AIR

Bonus Welcome Deposit FBS

IQPlus – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (SDA) kepada DPR, yang nantinya menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Basuki mengatakan RUU tersebut sangat mendesak untuk segera diselesaikan karena air menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus dikuasai oleh negara. Selain itu, negara juga harus menjamin hak masyarakat atas air untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

“Tadi, kami menyampaikan DIM Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air, bagian dari inisiatif DPR. Hampir semuanya berkategori tetap,” kata Basuki di Jakarta, Senin.

Tercatat, jumlah keseluruhan DIM pada batang tubuh RUU ada sebanyak 604 DIM. Dari total DIM tersebut, terdiri atas kategori tetap sebanyak 362 DIM, usulan penyempurnaan redaksional sebanyak 84 DIM, usulan penyempurnaan substansi sebanyak 32 DIM dan penghapusan usulan sebanyak 65 DIM.

Selain itu, jumlah DIM pada bagian penjelasan RUU adalah 389 DIM, dengan rincian kategori tetap sebanyak 366 DIM, dan usulan penyempurnaan pada pejelasan sebanyak 23 DIM.

Baca Juga:   Saham Indonesia Lebih Rendah Pada Saat Penutupan Perdagangan, Indeks Komposit BEI Tidak Berubah

Berdasar catatan, setidaknya ada enam poin utama dalam RUU tersebut. Enam poin utama tersebut adalah setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat, negara harus memenuhi kebutuhan hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, dan pengelolaan air harus mengingat kelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, air merupakan salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, prioritas utama di dalam pengusahaan atas air diberikan kepada BUMN atau BUMD, dan apabila semua bagian tersebut telah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Namun, para pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, dinilai akan memberikan dampak negatif terhadap kalangan dunia usaha.

Klik icon-icon dibawah untuk Membagikan Tulisan ini
Analisaforex.com di Google Play Store

Leave a Reply